Pekanbaru, Metrojurnalis.com – Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia. Kementerian Hukum dan HAM melalui Sekretariat Jenderal menggelar kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan III (B09) Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis secara hybrid, Selasa (10/10).
Berpusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Depok, kegiatan ini turut diikuti oleh jajaran Pejabat Strukural Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru secara daring melalui zoom meeting dari Ruang WBK WBBM Lapas Kelas IIA Pekanbaru.
Kegiatan yang diikuti oleh 16 Kantor Wilayah ini dipimpin oleh Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi. “Dari capaian data dukung RB pada B03 dan B09 menunjukkan aktual yang belum optimal karena persentase capaian satuan kerja masih minim. Kami berharap asistensi yang dilakukan dapat menghasilkan optimalisasi sampai 100%. RB ini harus kita selesaikan secara optimal sebab Reformasi Birokrasi menjadi prioritas program Presiden Joko Widodo,” ungkap Lilik.
Pada kesempatan ini, Lilik Sujandi menambahkan saran dalam mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain dengan cara mengoptimalkan kuantitatif data dukung B03, B06, B09 dengan capaian persentasi 100%, diharapkan agar sisa triwulan ke-3 dapat dilakukan pengukuran dampak RB dengan memastikan tahapan ini memberikan data dukung tentang kebenaran dampak, serta melakukan pemantauan dan pembinaan setiap bulan pada sisa triwulan ke-empat.
