PEKANBARU, Metrojurnalis.com – Pada hari jadi yang ke-78 tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM berharap semakin berkualitas untuk Indonesia maju, sekaligus sebagai upaya merefleksikan semangat bagi segenap insan Pengayoman di seluruh Indonesia dalam memberikan pengabdian yang terbaik dan semakin berkualitas. Upacara Hari Kementerian Hukum dan HAM (HDKD) ke-78 Tahun 2023 dirangkai pula dengan kegiatan Syukuran di Ruang Serbaguna Ismail Saleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Senin (21/8/2023).
“Memasuki usia pengabdian 78 tahun merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggungjawab yang berat bagi kita semua. Jika diibaratkan dengan manusia, usia 78 tahun sudah memasuki lanjut usia, artinya memiliki banyak pengalaman, ilmu dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Sebagai bagian dari Kementerian yang besar ini, kita harus lebih bijak dan hati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku. Jangan sampai kelakuan kita membuat nama baik yang telah dibangun susah payah selama 78 tahun menjadi tercoreng dan rusak di mata masyarakat,” pesan Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Mhd. Jahari Sitepu saat memberikan kata sambutan.
Acara yang berlangsung dengan penuh sukacita ini diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Eko Putranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang diwakili oleh Ibu, Penasehat Dharma Wanita Pengayoman Ade Erma Jahari, Ketua Dharma Wanita Pengayoman Erlina Johan, Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru Sapto Winarno dan Kepala UPT se-Pekanbaru, beserta para pejabat struktural dan pengurus Dharma Wanita Persatuan se-Pekanbaru. Acara dimeriahkan juga dengan penampilan tari kreasi dan tari adat dari ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Pemasyarakatan dan warga binaan wanita dari Lapas Perempuan Pekanbaru.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau memotong tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas peringatan HUT ke-78 Kementerian Hukum dan HAM RI. Kiprah Kemenkumham dalam 78 tahun terakhir diwujudkan melalui berbagai aksi nyata dan pemenuhan target kinerja dengan dukungan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Riau, pihak perbankan, organisasi bantuan hukum dan mitra kerja lainnya, serta media massa.
