ROKAN HULU, Metrojurnalis.com – (13/01/2025) – Polri kembali menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat dari kehadiran perwakilan Polres Rokan Hulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Rapat tersebut membahas permasalahan ketenagakerjaan antara Federasi Kesatuan Unit Independen (FKUI) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dengan PT. Padasa Enam Utama Kebun Kalianta Satu (Kalsa), Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam rapat yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB tersebut, hadir Kabag Ops Polres Rokan Hulu, Kompol Amru Hutahutuk, SH, dan Kasat Intelkam Polres Rokan Hulu, AKP Bunyamin, SH. Kehadiran aparat kepolisian bertujuan untuk memastikan situasi selama mediasi berjalan aman, kondusif, dan bebas dari gangguan keamanan.
Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, SIK.,MH melalui Kabag Ops, Kompol Amru Hutahutuk menyampaikan bahwa Polri hadir sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan selama proses mediasi berlangsung. “Kami hadir untuk memastikan jalannya rapat ini berjalan aman dan lancar. Polri siap mengawal proses penyelesaian permasalahan agar kedua belah pihak dapat mencapai solusi terbaik,” ujar Kompol Amru.
Dalam situasi yang kerap memanas akibat konflik ketenagakerjaan, kehadiran Polri sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusivitas. Sikap tegas namun persuasif yang ditunjukkan aparat Polres Rokan Hulu berhasil menciptakan suasana yang aman selama rapat.
Peran Polri dalam menjaga stabilitas Ketenagakerjaan, yakni permasalahan yang dibahas dalam rapat melibatkan sejumlah tuntutan dari FKUI KSBSI kepada manajemen PT. Padasa Enam Utama. Mulai dari peninjauan ulang surat edaran terkait ketentuan mangkir, mutasi karyawan, hingga pembayaran hak pesangon. DPRD Rokan Hulu bersama Dinas Tenaga Kerja hadir sebagai fasilitator dalam mencari solusi dari konflik ini.
Dalam rapat, DPRD meminta manajemen perusahaan agar mematuhi aturan ketenagakerjaan dan memenuhi tuntutan para pekerja. Polri turut memberikan masukan agar penyelesaian dilakukan melalui mediasi, tanpa perlu menempuh jalur hukum yang dapat memakan waktu lama dan memperburuk hubungan antara perusahaan dan pekerja.
Dukungan polri dalam penyelesaian konflik diantaranya, Kasat Intelkam Polres Rokan Hulu, AKP Bunyamin, S.H., menambahkan bahwa kehadiran Polri juga bertujuan untuk mengurangi potensi aksi mogok kerja yang direncanakan oleh FKUI KSBSI. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar aksi mogok kerja dapat diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar wilayah perusahaan,” kata AKP Bunyamin.
Melalui kehadiran aktif dalam RDP tersebut, Polri membuktikan komitmennya dalam menjalankan peran sebagai pengayom masyarakat. Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian konflik berjalan sesuai dengan aturan hukum dan berlandaskan keadilan.
Rapat menghasilkan beberapa rekomendasi penting dari DPRD Rokan Hulu. DPRD memberikan waktu 14 hari kerja kepada PT. Padasa Enam Utama untuk menindaklanjuti tuntutan FKUI KSBSI. Jika tuntutan tidak dipenuhi, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dengan peran aktif Polri dalam mengawal jalannya mediasi, situasi tetap terkendali. Kepolisian juga mendorong perusahaan dan serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan tanpa harus mengedepankan tindakan-tindakan yang berpotensi memicu konflik lebih besar.
Kehadiran Polri dalam rapat mendapat apresiasi dari masyarakat dan peserta rapat. Ketua FKUI KSBSI Rokan Hulu, Sarbaini, menyatakan bahwa Polri telah membantu menjaga ketertiban selama proses mediasi. “Kami berterima kasih kepada Polri yang telah hadir dan mengawal rapat ini. Kehadiran mereka membuat kami merasa lebih aman dan percaya bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Sarbaini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu, Mohd. Aidi, SH, juga menyampaikan hal serupa. “Polri telah menunjukkan sikap profesional dalam mengawal rapat ini. Kami harap peran seperti ini terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” ungkapnya.
Kehadiran Polri khususnya Polres Rokan Hulu dalam Rapat Dengar Pendapat terkait konflik ketenagakerjaan di Rokan Hulu menunjukkan komitmen kuat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Dengan pendekatan persuasif dan preventif, Polri memastikan situasi tetap aman, sekaligus mendorong penyelesaian konflik secara adil dan cepat.
Polres Rokan Hulu, akan terus memantau perkembangan situasi dan siap bertindak jika terjadi gangguan keamanan di lapangan. Dengan langkah ini, diharapkan hubungan antara perusahaan dan karyawan dapat kembali harmonis, serta roda perekonomian di Rokan Hulu tetap berputar dengan baik.
(Humas Polres Rohul)
