Pekanbaru, Metrojurnalis.com – Polresta Pekanbaru menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024 dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 pada hari Senin, (5- 8- 2024), pukul 09.00 WIB. Rapat ini dilaksanakan di Aula Bunga Kiambang Polresta Pekanbaru dan dipimpin oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak internal dan eksternal, termasuk para pejabat utama Polresta Pekanbaru, Pj. Walikota Pekanbaru atau yang mewakili, Dandim 0301/Pekanbaru, Ketua DPRD Kota Pekanbaru atau yang mewakili, serta sejumlah pejabat dari KPU, Bawaslu, Satpol PP, dan Kesbangpol Kota Pekanbaru.
Dalam rapat tersebut, Kapolresta Pekanbaru mengapresiasi kehadiran para undangan dan menekankan pentingnya sinergi dalam mendukung seluruh tahapan Pilkada. Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika juga menggarisbawahi perlunya pelatihan kepada KPPS dan upaya pencegahan permasalahan PSU.
Kabagops Polresta Pekanbaru, Kompol Novaldi, S.Sos., M.Si, memaparkan tahapan Pilkada 2024, data kesiapan, timeline operasi, strategi menghadapi Pilkada, serta potensi kerawanan. Beberapa poin penting termasuk jadwal tahapan dari perencanaan program hingga penetapan calon terpilih, serta strategi mengatasi potensi kerawanan seperti kampanye hitam dan masalah logistik.
Bawaslu Kota Pekanbaru turut memberikan laporan mengenai NPHD, besaran dana hibah, rekrutmen panwascam dan pengawas kelurahan/desa, serta pengawasan tahapan pemilihan. Bawaslu juga menggarisbawahi berbagai masalah terkait daftar pemilih, pengawasan pencalonan, dan pelaksanaan kampanye.
KPU Kota Pekanbaru menyampaikan informasi mengenai tahapan penyelenggaraan Pilkada, masalah pencalonan, kampanye, dana kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara. KPU menekankan pentingnya kepastian terpenuhinya syarat calon dan masalah terkait kampanye serta dana.
Satpol PP Kota Pekanbaru melaporkan mengenai penertiban APK dan pentingnya anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut, serta perlunya memastikan ASN netral selama pemilihan.
