Pekanbaru, Metrojurnalis.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2023 secara virtual, Jumat (26/07/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di Graha Pengayoman Sekretariat Jendral Kemenkumham Republik Indonesia (RI). Hadir pada acara ini Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, MentEri Hukum dan HAM, Yasona H Laoly, Para Pimpinan Tinggi Madya Utama dan Pratama, serta seluruh UPT Kemenkumham di seluruh indonesia baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual.
Dalam sambutannya, Anggota I BPK, Nyoman Adi mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas LK Kemenkumham TA 2023, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenkumham.
Menurutnya ini merupakan hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Kemenkumham, “Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2023 kembali memberikan Opini WTP kepada Kemenkumham secara berturut-turut, ini merupakan prestasi dan usaha keras dari Kemenkumham dalam rangka mempertahankan opini yang telah diperoleh,” ungkap Nyoman.
Anggota I BPK mengingatkan bahwa tugas BPK tidak berhenti setelah LHP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya.
“Untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini Laporan Keuangannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” tambahnya.
Meski bangga, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengingatkan bahwa keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI jangan membuat seluruh jajaran di Kemenkumham berpuas diri.
“Hendaknya pencapaian ini menjadi pendorong semangat untuk kita berkinerja lebih baik, sehingga dapat mempertahankan capaian Opini WTP dimasa yang akan datang,” ujar Yasonna.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kemenkumham, termasuk Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dapat terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan BMN, serta menjadikan rekomendasi dari BPK RI sebagai panduan untuk perbaikan dimasa mendatang.
