LAPAS PEKANBARU IKUTI KEGIATAN KOLABORASI ERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN RENCANA KERJA

Nasional41 Dilihat

PEKANBARU, Metrojurnalis.com  – Lapas Kelas IIA Pekanbaru turut serta dalam kegiatan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025. Acara ini diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan berlangsung di Aula Ismail Saleh, Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, pada tanggal 10-11 Juni 2024. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh operator Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Riau,Selasa (11/06/2024).

 

Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau,Budi Argap Situngkir, yang menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. “Kita harus berpikir maju dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan sebagai pelayan masyarakat,” ungkapnya saat membuka acara tersebut.

 

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Sapto Winarno, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif. “Perlu diingat bahwa tahap perencanaan merupakan faktor penting dan menentukan, namun sebaik apapun perencanaan yang telah disusun tidak akan berarti apabila tahap pelaksanaan pengendaliannya tidak berjalan dengan baik,” ucap Sapto.

 

Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai sesi yang bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan lebih efektif. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap langkah perencanaan diikuti dengan implementasi yang tepat dan pengendalian yang ketat, guna mencapai hasil yang optimal dalam setiap program kerja.

 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan koordinasi antar UPT di lingkungan Kemenkumham Riau, sehingga dapat mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan pelaksanaan yang lebih efisien. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *