Pekanbaru, Metrojurnalis.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI) Provinsi Riau, Dr. Hj. Misharti, S.Ag.,M.Si. dan rombongan melaksanakan kunjungan kerjanya (reses) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru. Dalam kunjungan kerja tersebut, Anggota Komite I DPD RI beserta rombongan ini disambut hangat langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Sapto Winarno beserta jajaran, Senin (23/10).
“Kunjungan kerja atau reses kami kali ini bertujuan untuk melihat dan meninjau langsung implementasi UU Pemasyarakatan yang baru yaitu UU No.22 tahun 2022. Lebih lanjut, kami juga ingin menjemput langsung aspirasi dari para warga binaan dan Petugas Lapas khususnya pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru ini,” ungkap Misharti.
Pada kesempatan ini juga, Sapto Winarno mengajak berkeliling untuk melihat langsung kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Setelah diajak berkeliling, Misharti menyempatkan untuk menyapa dan bercengkerama serta sesekali terjadi obrolan singkat kepada warga binaan Lapas Pekanbaru.
“Saya sangat bangga dan mengapreasiasi kepada Kalapas berserta seluruh jajaran, saya melihat betul kebersihan, tempat pelayanan, program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang beragam. Artinya warga binaan yang masuk ke sini benar-benar dibina dan dipersiapkan serta dibekali untuk nanti bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya, semoga Lapas Pekabaru terus maju,” ucap Misharti.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir, menunjukkan sikap kooperatif terhadap pelaksanaan kegiatan dengan hadir langsung pada acara yang digelar pada Aula Sahardjo Lapas Pekanbaru. Turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Dan Keamanan Subakdo Wilandoro.
Kakanwil merespons sanjungan dari Misharti dengan menyampaikan bahwa sebagai petugas Pemasyarakatan, tugas dan fungsi dalam membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat menjadi anak bangsa yang berguna telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.
“Kami memang belum sempurna. Masih banyak kekurangan. Kami berharap masalah Pemasyarakatan terutama di Provinsi Riau seperti padatnya hunian, jumlah petugas yang terbatas, dan tingginya peredaran gelap narkoba mendapat atensi di parlemen. Kepada jajaran Pemasyarakatan saya berpesan; Mari bekerja profesional, tegas bertindak, sopan melayani. Kita harus menjaga integritas, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita dalam melaksanakan pengabdian sebagai ASN,” sebut Kakanwil.
