PEKANBARU, — Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau menerbitkan Pergub Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja menuai pujian dan penghargaan.
Bahkan, Gubernur H Syamsuar diberi penghormatan mewakili Gubernur se-Indonesia menerima Perpres Nomor 66 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dari Pemerintah Pusat, bulan Februari 2023 lalu.
Namun, semenjak itu hingga setakat ini nyaris tidak terdengar lagi tindak lanjut dan perkembangan dari program prioritas yang digulirkan Kemendikbud Ristek RI itu di Riau.
Padahal, Riau digadang-gadang sebagai role model atau percontohan untuk Pendidikan vokasi melalui program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK).
Program ini merupakan salah satu strategi penting dari dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menekan angka pengangguran.
Hal ini sangat disayangkan sekaligus dipertanyakan oleh berbagai kalangan di Riau. Salah satunya datang dari Pemerhati Pendidikan Riau Fari Suradji.
Ia terus terang tidak banyak tahu tentang tindak lanjut dan perkembangan Pendidikan Vokasi di daerah ini lantaran minimnya informasi dan publikasi dari Dinas Pendidikan Riau selaku pemangku dan pelaksana kebijakan tersebut.
“Nah, apalagi kalangan masyarakat awam, diyakini banyak tidak tahu dan paham dengan Pendidikan Vokasi di jenjang sekolah menengah ini, khususnya SMK, yang merupakan langkah strategis dalam mencetak SDM yang mumpuni dan kompetitif.
Saya juga heran kok dingin-dingin saja sekarang, padahal di awalnya begitu hangat dan marak publikasi tentang pendidikan vokasi di Riau. Ada apa sebenarnya?” ungkap Fari kepada media ini di Pekanbaru, Minggu (30/07/2023)
Sebagai praktisi yang concern atau peduli dengan dunia pendikan khususnya di Riau, Fari mengakui turut bangga dengan pencapaian daerah ini di bidang pendidikan.
Ia juga memuji kebijakan yang responsif dan semangat tinggi yang ditunjukkan Gubernur Riau dalam menyikapi Pendidikan Vokasi hingga mendulang berbagai penghargaan yang mengharumkan daerah di kancah nasional.
“Semestinya, kebijakan yang responsif dan semangat tinggi yang ditunjukkan Gubernur Riau dalam menyikapi Pendidikan Vokasi ini juga diiringi oleh Disdik Riau melalui Bidang SMK. Seperti melakukan sosialisasi yang intensif dan gencar terkait Pendidikan Vokasi di tengah masyarakat.
Termasuk publikasi terhadap pelatihan vokasi dan capaian yang diperoleh, sehingga perkembangannya diketahui secara luas,” tuturnya.
Seperti diketahui, lanjut dia, program SMK PK merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) Kemendikbud dimulai pada tahun 2021 Program ini lahir sebagai upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja.
Tentunya, pencapaian tersebut harus diperkuat dengan adanya kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), plus hadirnya pemerintah daerah setempat beserta perguruan tinggi vokasi sebagai pendamping.
Program SMK PK ini disambut baik oleh Pemprov Riau, karena di daerah ini punya banyak industri dan potensi sumber daya manusia sehingga memang perlu disinergikan agar tamatan SMK siap untuk bekerja.
Dengan terbitnya Pergub Riau No 6/2022 sekaligus merupakan provinsi pertama yang merespon dan mendukung program pendidikan vokasi itu, membuktikan Gubernur H. Syamsuar menaruh harapan besar pada SMK PK di Riau dapat menjadi sekolah rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja sekolah di sekitarnya agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun industri.
Sikap responsif Riau dengan terbitnya Pergub No 6/2022 itu pula kemudian membuat nama Riau melejit dan gubernur pun menuai pujian maupun penghargaan.
Bahkan, itu pula yang kemudian mendorong pemerintah pusat menerbitkan Perpres No 66/2022.
Tak heran, Gubernur Riau pun didaulat untuk menerima Perpres tentang Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dari Pemerintah Pusat pada Selasa 21 Pebruari 2023 di Jakarta.
“Artinya dengan diserahkanya Perpres ini kepada Gubernur Syamsuar menunjukkan Riau diakui sebagai pelopor pendidikan vokasi ini.
Maka, tentu diharapkan lagi agar Pemprov Riau betul-betul komitmen dan eksis melaksanakan dengan berbagai terobosan sehingga tujuan program SMK PK ini tercapai sesuai harapan.
Masalahnya sekarang, apakah Disdik Riau sekalu pemangku kebijakan sudah menjalankannya dengan baik dan optimal,” terang Fari.
Untuk itu, Fari berharap Disdik Riau, khususnya Kabid SMK, lebih proaktif dan terbuka dalam pelaksanaan Pendidikan Vokasi melalui program SMK PK sebagaimana yang diamanatkan dalam Pergub No. 6/2022 dan Perpres No. 66 Tahun 2022 tersebut.
Bila tidak demikian, tentu akan memuculkan pandangan dan asumsi negatif dari kalangan masyarakat terhadap kinerja Disdik Riau selaku pemangku kebijakan.
“Bisa saja akan ada yang beranggapan Disdik tidak becus dalam melaksanakan pendidikan vokasi ini karena kesan lamban dan ketidaktransparanan yang ditunjukkan oleh pejabat terkait.
Bila kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan gubernur juga akan terimbas karena bisa saja dituding menempatkan pejabat yang tidak mampu untuk menjalankan program prioritas nasional tersebut,” papar Fari.
Informasi yang diperoleh, di Riau ada 312 SMK Negeri dan Swasta saat ini baru ada 43 SMK yang bersetatus menjadi SMK Pusat Keunggulan,pengusulan penetapan SMK PK ini bertahap,pada masa Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Zul Ikram S.Pd., M.Pd. dengan Kabid SMK Edi Rusma Dinata, S.Pd.,M.Pd ada sebanyak 21 SMK yang berstatus Pusat Keunggulan (angkatan 1 ) tahun 2021,kemudian ditahun 2022 dimasa Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Dr H Kamsol MM dengan Kabid SMK YUSRI, S.Pd.,S.T.,M.T.,Ph.D, kembali Provinsi Riau mengusulkan sebanyak 22 SMK Pusat Keunggulan (anggkatan 2) ,jadi saat ini baru baru ada sebanyak 43 SMK PK yang ditetapkan Kemendikbud Ristek. SMK PK ini tersebar di kabupaten dan kota di Riau.
Respon Kabid SMK Disdik Riau
Guna mengetahui sejauhmana perkembangan pendidikan vokasi di SMK PK di Riau, media ini sudah mencoba berkali-kali menghubungi Kabid SMK Dinas Pendidikan Propinsi Riau Dr. Arden Simeru, M.Kom,namun, disayangkan beberapa kali didatangi ke ruangan kerjanya, sang Kabid SMK selalu tidak berada di tempat.
Kemudian media ini melakukan konfirmasi tanggal 12 Juni 2023 melalui pesan whatsapp ke nomor HP Kabid SMK Arden Simeru terkait capaian keberhasilan program SMK PK Riau, dengan melampirkan pertanyaan berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan vokasi sesuai pergub no 6 THN 2022 dan Perpres no 28 THN 2022; seperti SMK Pusat Keunggulan (SMK PK ) harus mampu mengimbaskan/mentransfer keunggulan – keunggulanya nya ke SMK – SMK terdekat dengan SMK PK tersebut
2.Sejauhmana pendekatan SMK dgn pihak Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).
3.Upaya apa saja yang sudah dilakukan.
4.Bagaimana progres dan pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi bagi SMK – SMK yang harus dilakukan percepatan, bagaimana target BLUD untuk SMK- SMK yang harus didorong ?
5.Bagaimana keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait mendorong SMK agar sejalan dgn IDUKA…seperti amanah dar permenko PMK no 5 dan no 6 THN 2022..?
6.Stakeholder yang dimaksud pada poin 5 itu, apa yang dimaksud Tim Koordinasi vokasi Daerah yang disingkat dgn TKVD (pihak Pemprov seperti asisten, Bappeda, BPKAD, Disnaker, perindag, inspektorat, dll), perusahaan, asosiasi2, MKKS/Sekolah2, lembaga profesi, perguruan tinggi dll…
7. Apa sudah terbentuk TKVD di Riau ,Jika sudah terbentuk siapa Ketua TKVD ,beserta nama pengurus TKVD ,Jika belum belum terbentuk bisa sebutkan alasannya?
8. Apa saja hambatan pelakanaan pendidikan vokasi di Riau
9.Sebutkan berapa jumlah SMK PK di Riau,untuk Tahun 2023 ini berapa jumlah USB SMK dibangun, dimana saja itu?
Pertanyaan yang disampaikan media ini,dengan singkat balas oleh Kabid SMK Disdik Riau Arden Simeru ,via pesan whatsapp “ Nanti ya. Saya lagi ada acara diluar”
Ini bukti screenshot.konfirmasi media ini kepada Kabid SMK Disdik Riau Arden Simeru ,via pesan whatsapp tanggal 12 juni 2023
Lanjut setelah menunggu satu bulan lebih , namun tidak kunjung ada tanggapan, media ini coba kembali melakukan konfirmasi dengan menyampaikan pertanyaan yang sama pada 24 Juli 2023 via pesan whatsapp. “Saya lagi rapat.. nanti saya jawab ya..” demikian jawaban Arden singkat.
Ini bukti screenshot.konfirmasi media ini kepada Kabid SMK Disdik Riau Arden Simeru ,via pesan whatsapp tanggal 24 Juli 2023
Sampai berita ini diterbitkan, Kabid SMK Disdik Riau Arden Simeru tak kunjung menjawab konfirmasi yang diajukan sebagaimana yang dijanjikan dalam jawaban di WA-nya yang terakhir.
Padahal, pertanyaan yang diajukan dalam konfirmasi tersebut sangat normatif dan terkait langsung dengan bidang tugas yang bersangkutan.
Tidak diketahui apa penyebab atau alasan yang bersangkutan yang terkesan enggan dan menghindar untuk dikonfirmasi awak media.
Padahal, informasi terkait pendidikan vokasi ini dinilai perlu dan penting untuk diketahui masyarakat luas. Disamping juga akan membantu Disdik Riau dalam sosialisasi program nasional ini agar berjalan sukses.
Perlu diketahui bahwa SMK PK mendapat bantuan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan dan pemagangan di industri.
Selain itu penyelarasan kurikulum untuk disesuai dengan kurikulum yang ada di industri.
Tak hanya itu, SMK tersebut nantinya akan diberikan pendampingan oleh perguruan tinggi vokasi. Seperti Politeknik Caltex Riau (PCR), Universitas Lancang Kuning, Politeknik Bengkalis, Politeknik Payung Negeri dan Universitas Muhammadiyah khususnya bidang vokasinya
Kedepa harapannya SMK ini persiapkan menjadi sekolah unggul, supaya sekolah ini bisa menjadi rujukan bagi sekolah lain.
Ketika hal tersebut disampaikan kepada Fari Suradji sekaligus dimintai komentarnya, praktisi pendidikan yang juga Wakil Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Anak Putus Sekolah (PANTAS) Riau ini juga heran dan tak habis pikir dengan respon Kabid SMK Arden Simeru itu.
“Saya lihat pertanyaan dalam konfirmasi oleh media ini simpel dan normatif. Selaku pejabat tentu tidak sulit menjawabnya, apalagi terkait langsung bidang tugasnya.
Kalau kemudian Pak Kabid ini tidak kunjung merespon padahal sudah berjanji tentu ada alasannya. Nah, masalahnya beliau tidak sampaikan alasannya, jadi kita hanya bisa menduga-duga.
Tapi memang harus ada penjelasan konkrit terkait perkembangan pendidikan vokasi ini dari pejabat bersangkutan supaya diketahui secara luas.
Karena untuk sukses program nasional ini tentu butuh dukungan dan sinerga bersama masyarakat dan stakeholder lainnya,” jelas Fari.
Apakah hal ini mengindikasikan yang bersangkutan tidak becus bekerja atau ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan program pendidikan vokasi Riau tersebut? Fari juga tidak mau berspekulasi. “Semoga saja tidak demikian.
Tapi karena Riau sudah dianggap sebagai pelopor program pendidikan vokasi ini tentu para pejabat terkait di Disdik dituntut harus proaktif dan responsif serta terbuka dalam hal informasi dan komunikasi publik.
Saya kira ini memang perlu jadi bahan evaluasi oleh Pak Kadisdik dan Pak Gubernur agar ke depannya bisa berjalan sesuai harapan,” pungkas Fari Suradji.**
