PEKANBARU, Metrojurnalis.Com – Jajaran Lapas Kelas II A Pekanbaru mengikuti kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2023 secara virtual melalui aplikasi zoom pada Selasa (24/01/2023).
Pada kegiatan ini sekaligus dilakukan beberapa penanda tanganan antara lain Penandatanganan Secara Digital Komitmen Bersama Janji Kinerja Tahun 2023 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antara Kepala Kantor Wilayah dengan Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Riau
Kegiatan ini di buka oleh Kakanwil Kemenkumham Riau. M. Jahari Sitepu. Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan bahwa “Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien”.Ucapnya.
Tujuannya agar dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja” Sambungnya
Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM.
Sebagai bentuk implementasi, Kakanwil meminta jajarannya untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokasi secara simultan dan berkelanjutan, melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokasi dengan berorientasi pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, memenuhi data dukung LKE dan RKT dengan baik dan sesuai pedoman.
